Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menciptakan teknologi baru untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Hal ini diperlukan untuk mendeteksi sejak awal potensi terjadinya kejahatan pencucian uang. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan perkembangan teknologi industri jasa keuangan harus diikuti dengan pengawasan APU/PPT yang juga memanfaatkan teknologi terkini.
Berkaitan dengan reksa dana, OJK mengawasi dan memberikan izin atau lisensi bagi manajer investasi, produk reksa dana dan agen penjualnya. OJK juga memberikan perlindungan dan edukasi bagi investor ataupun masyarakat luas terkait layanan jasa keuangan.
“OJK menyambut baik terciptanya teknologi baru (new technology) berupa innovative skills, metode, dan proses yang dapat digunakan untuk mewujudkan implementasi program APU/PPT yang efektif atau cara-cara inovatif penggunaan teknologi untuk menerapkan program APU/PPT,” ujarnya saat webinar bertajuk Opportunities, Challenges & Impacts of Utilizing New Tech in Strengthening The AML/CFT Regime yang dilansir dari Republika.com
Menurutnya saat ini praktik pencucian uang berpotensi dilakukan melalui produk dan layanan keuangan berbasis digital seperti cryptocurrency, robot-trading, sampai dengan perkembangan metaverse. Maka itu, penanggulangannya pun juga harus memanfaatkan teknologi digital seperti big data dan artificial intelligence (AI).
“Penggunaan teknologi ini bertujuan agar upaya identifikasi pencucian uang bisa lebih efisien dan mencakup berbagai aspek yang tidak dapat terlacak dalam format laporan-laporan manual,”
Wimboh menyebut kemajuan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan customer due diligence (CDD) dan pemantauan transaksi yang lebih terperinci.
“OJK mendorong penerapan solusi digital dalam menjalankan CDD yang diharapkan dapat meningkatkan customer experience dan memberikan pengamanan APU/PPT yang lebih efektif tanpa mengurangi integritas entitas penyedia jasa keuangan,” .
Baca Juga : PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.A 2022/2023
