Singapura sekarang memiliki robot di jalan-jalannya untuk melakukan pengawasan terkait keselamatan warga. Robot patroli, bernama Xavier, telah diprogram untuk berkeliaran di jalan-jalan Singapura dan mendeteksi “perilaku sosial yang tidak diinginkan.” Robot bergerak di tengah orang-orang di jalur biasa. Mereka telah dilengkapi dengan tujuh kamera untuk mendeteksi anomali dalam perilaku sosial yang tepat. Perilaku yang tidak diinginkan dapat dideteksi jika seseorang memarkir kendaraan dengan tidak benar atau jika seseorang menyalakan rokok di zona yang tidak diizinkan. Robot Patroli juga akan memantau apakah orang mengikuti protokol jarak sosial yang tepat atau tidak.
Dalam video yang dirilis Euronews, Robot Patroli tersebut terlihat seperti struktur logam yang canggih dan kompak di atas roda dan memiliki leher terangkat yang hampir mencapai ketinggian manusia. Namun, ini sangat kuat, karena dapat mengumpulkan informasi visual melalui tujuh kamera yang berbeda. Robot juga menampilkan pesan tentang menjaga kota tetap aman dan menjaga jarak sosial.
Manajer proyek Michael Lim mengatakan bahwa mesin ini adalah senjata keamanan baru. Dalam sebuah wawancara video, dia berkata, “Meskipun Singapura aman, mungkin ada hal-hal yang tidak kami harapkan terjadi. Jadi, jika Robot Patroli itu ada dan sesuatu terjadi, orang-orang di ruang kontrol akan memiliki catatannya dan mereka dapat melihat apa yang terjadi.”
Robot awalnya menjalani uji coba tiga minggu pada bulan September. Mereka diuji di perumahan dan pusat perbelanjaan.
Ini bukan pertama kalinya Singapura mencoba melacak penduduknya dengan robot dan teknologi yang berkembang pesat. Ini memiliki 90.000 kamera polisi yang dipasang di tiang lampu. Kamera-kamera ini memiliki teknologi pengenalan wajah yang memungkinkan pihak berwenang melacak individu.
Sementara kamera dan Robot Patroli polisi ini dimaksudkan untuk mengawasi perilaku antisosial, pengawasan terus-menerus mereka juga menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi manusia.
Lee Yi Ting, seorang aktivis hak digital, merasa itu “dystopian” mengingat sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap warga. Namun, aktivis itu merasa bahwa itu bahkan lebih distopia “bahwa itu dinormalisasi dan orang-orang tidak banyak menanggapi ini sama sekali.”
